Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur :mbungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap data-data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah pernah digunakan dalam penelitian ekonomi. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan : Pertama, Koefisien trend pajak pusat !lIltuk daerah lebih besar dari pada koefisien trend Pendapatan Asli Daerah, berarti ketergantungan keuangan Propinsi Sumatera Selatan terhadap Pemerintah Pusat cukuptinggi. Koefisien trend Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada koefisien trend subsidilbantuan pusat, namun secara absolut prosentase bantuan pusat terhadap total penerimaan daerah lebih besar dari PAD ini berarti ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Kedua, Posisi PAD bila diukur dengan upaya pengumpulan PAD dan indeks penampilan PAD pada umumnya berada di atas tingkat PAD standar, menunjukkan manajemen perpajakan daerah sudah baik dan memperkuat posisi fiskal daerah. Ketiga, Kegiatan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam PDRB berpengaruh atau elastis terhadap PAD, bila Pemerintah Daerah bermaksud menaikan P ADnya harus mampu menaikkan pelayanannya kepada masyarakat, dan masyarakat akan membayamya dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi pula. Keempat, Bantuan umum (DAU) tetap didasarkan pertimbangan akademisi keuangan yaitu membandingkan Financial Capacity (Potensi Ekonomi Daerah) dengan Financial Necessity (Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah), dari formulasi tersebut jumlah bantuan yang seharusnya diterima dan jumlah riil bantuan yang diterima Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan tidak sama. Ini menunjukkan formulasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 belum dapat diterima secara umum dan masih di wamai oleh budaya lobby dan kepentingan politis yang lebih besar.http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Perpustakaan/Koleksi+Artikel/default.aspx?iddl=44748 by Jobn Darwin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar